Make your own free website on Tripod.com
 

 | Profil | Diskusi lingkungan | Webmaster |

 Jurnal lingkungan hidup Indonesia

 

Anda Pengunjung ke

Sejak 04 Juli 2000

 

Link

Database
Klipping Artikel
Klipping Berita
Ekonomi Lingkungan
Jurnalisme Lingkungan

Profil pegiat Lingkungan

Resensi buku

Agenda Lingkungan

 


 

   

Suara Merdeka, Kamis, 22 Juni 2000
Reformasi Kebijakan Pengelolaan SDA
Oleh: Gatot Luprijatomo

PENGELOLAAN sumber daya alam (SDA) di Indonesia harus mendapat penanganan serius. Perubahan pesat yang terjadi sekarang di berbagai bidang, harus dibarengi juga dengan perubahan pada pola kebijakan pengelolaan SDA. Kebijakan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, membawa Indonesia menjadi negara terburuk dalam penanganan masalah lingkungan. Dengan dalih meningkatkan perekonomian, sumber daya alam Indonesia yang kaya akan potensi diacak-acak sedemikian rupa tanpa memperhatikan upaya pengendalian 
dan pemulihannya, selama dua dekade belakangan ini.
Undang-undang, peraturan dan kelembagaan, dibuat sedemikian rupa seolah-olah mempunyai kekuatan, tetapi pada saat implementasi tidak mempunyai kekuatan sama sekali. 
Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 mengenai pembuktian terbalik terhadap pelanggaran undang-undang atau mengenai class action, sangat sulit dilaksanakan. Sebab, sistem peradilan tidak mendukung adanya 
kedua prinsip tersebut. 
Pada saat tingkat pelaksanaan peradilan, hampir semua kasus lingkungan hidup berakhir pada dibebaskannya terdakwa atau tidak dapat diperiksa karena salah alamat, atau dibatalkan di tingkat banding. 
Ada juga beberapa produk peraturan yang merugikan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Seperti pada UU No 5/60 tentang Agraria, yang kawasan konservasi tidak mendapat tekanan berarti. 
Demikian juga pada UU No 11/67 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Semangatnya adalah bagaimana mengolah segala kekuatan potensial di bidang pertambangan untuk pembangunan ekonomi. Tidak dicantumkan semangat perlindungan terhadap lingkungan. 
Pengolahan lingkungan hidup sering hanya dilihat sebagai satu sektor pembangunan. Lebih tragis lagi hanya lembaga Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Bapedal sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam masalah ini. 
Aktivitas pihak lain hanya dipandang sebagai pemerhati, sponsor atau perusak lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena kerangka pembangunan masih dibedakan menurut kepentingan ekonomi sosial politik atau lingkungan, sehingga tiap-tiap lembaga masih bekerja sesuai dengan kepentingan sendiri.
Terkadang kebijakan tersebut justru banyak menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan karena dibuat tidak transparan, tidak konsisten dan tidak jujur.
Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah cukup luas dan sangat potensial akan terjadi kerusakan kalau tidak ada upaya penanganan yang terpadu dan terencana. Jumlah penduduk mencapai 30,39 juta jiwa (1998), memiliki kepadatan penduduk yang tinggi pula (934 jiwa/km2.) Kondisi penyebaran tidak merata.
Kepadatan di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten. Terpadat tercatat di Kota Surakarta yang mencapai 12.000 jiwa/ km2 dan terendah di Blora yang hanya 446 jiwa/km2. 
Dari gambaran tersebut terlihat tantangan yang cukup besar bagi masyarakat dan aparat pemerintah di Jawa Tengah dalam menyikapi tekanan penduduk terhadap sumber daya alam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, potensi alam tersebut secara langsung dapat dikembangkan untuk 
meningkatkan pendapatan daerah. 
Hutan seluas 649.340,65 ha (19,67 % luas daratan), yang terdiri atas hutan lindung 41.738,5 ha, hutan produksi seluas 604.008 ha, taman wisata 253,7 ha, cagar alam 3,202,45 ha dan suakamarga satwa seluas 138 ha.
Selain itu, terdapatnya Taman Nasional Laut Karimunjawa terdiri atas 27 pulau dan laut sekitarnya seluas 76,7 km2, termasuk di dalamnya cagar alam laut seluas 111.625 ha. Kemudian juga tersedianya cadangan air tanah 3.165.687.848 m3/th yang baru dimanfaatkan 72.532.100 m3.
Tantangan
Tantangan di bidang sumber daya alam adalah bagaimana mengelolanya tanpa harus mengakibatkan penurunan kualitas ataupun perusakan terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh jumlah dan kebutuhan akan kualitas hidup masyarakat yang semakin berkembang. 
Yang lebih penting, dalam mengelola potensi sumber daya alam, tidak merusak ekosistem yang ada, sehingga dapat berhasil guna secara berkesinambungan.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, perlu ditinjau kembali hukum dan kebijakan pengelolaan. Kondisi ini tidak akan tercipta kalau tidak ada pembenahan total atas sistem hukum dan peradilan yang berjalan. Peradilan sudah lama menjadi objek sorotan masyarakat. Mafia peradilan, pemalsuan keputusan, dan uang pelicin sidang, hanyalah sebagian kecil dari praktek-praktek telah diketahui umum terjadi.
Di samping moralitas aparat penegak hukum rendah, juga tidak ada sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan, dan sistem peradilan yang belum mandiri yang intervensi penguasa sering mewarnai jalannya proses peradilan di negeri ini.
Dalam menghadapi otonomi daerah, penyerahan kewenangan dan sumber daya beserta penambahan akuntabilitas pejabat daerah diharapkan akan menghasilkan sistem pemerintahan yang responsif dan sebagai pelayanan umum yang lebih berkualitas, cepat, dan efisien.
Sentralisasi kekuasaan secara umum akan berpindah dari pusat ke daerah kabupaten/kota dan sebagian ke pemerintah provinsi. Daerah secara penuh menyelenggarakan kewenangan desentralisasi.
Diberlakukannya otonomi daerah yang luas akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta terbukanya lapangan kerja di daerah sebagai konsekuensi pengalihan wewenang pusat ke daerah. 
Desentralisasi tidak hanya pelimpahan kewenangan, tetapi juga kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Peran masyarakat harus lebih nyata dan lebih diberdayakan. Pelibatan masyarakat secara langsung bersama-sama wakil rakyat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan 
di bidang sumber daya alam, akan memberikan transparansi dalam pengawasan.
Kebijakan di bidang lingkungan haruslah memperhatikan keseimbangan eksploitasi dan pelestarisannya secara setara, serta kepentingan generasi yang belum lahir. Dengan demikian sumber daya alam yang tersedia perlu dioptimalkan untuk kemaslahatan masyarakat. 
Generasi sekarang tidak dapat menghabiskan begitu saja sumber daya alam tanpa memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Kemudian, perlu adanya kebijakan fiskal lingkungan sebagai wujud keadilan antargenerasi dalam pengelolaan serta menekan laju eksploitasi dan meningkatkan efisiensi dalam pemakaiannya. Hal ini bisa dilakukan lewat penerapan green banking, pajak atau retribusi lingkungan.
Caranya bisa dengan memberikan keringanan bunga bank pada 
perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem kualitas lingkungan hidup dengan benar, memungut pajak dan retrbusi bagi usaha eksploitasi lingkungan, memberikan keringanan pajak bagi yang berhasil mengurangi dampak negatif lingkungan dan menerbitkan surat berharga untuk menjamin tersedianya dana guna rehabilitasi lingkungan hidup.
Yang perlu disadari, keberhasilan penanganan dan pengelolaan tergantung pada kemauan dan kebersamaan 3 aktor pelaku yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah.
Perguruan tinggi dan LSM yang merupakan bagian dari masyarakat, diharapkan memberikan masukan-masukan atau kajian yang bersifat ilmiah Peran swasta yang terutama bergerak di sektor industri dan pertambangan, sangat 
diharapkan untuk mengubah paradigma lama yang menganggap pengendalian lingkungan yang merupakan cost menjadi sebagai salah satu peluang untuk menunjang ekspor. 
Dunia industri harus mengembangkan "eko efisiensi'', yaitu menghasilkan barang dengan satuan: energi yang minimal, penggunaan sumber daya alam yang minimal, dan menghasilkan limbah yang minimal serta peningkatan nilai tambah produk.
Adapun peran pemerintah, masih sangat diperlukan dalam mencari terobosan agar masyarakat dapat mengambil manfaat yang optimal dari pemanfaatan sumber daya alam dan sekaligus ikut melestarikannya. Selain itu,diharapkan dapat menyinergikan kegiatan-kegiatan agar benar-benar menaati peraturan yang telah ada.(18k)
-Ir Gatot Luprijatomo MM, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah

Kembali

   

 

Saran dan kritik dikirim ke:webmaster


Tips praktis kertas daur ulang


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Profil | Kontak | Diskusi lingkungan | Webmaster |

©  TI Avicenia 2000